Bahkan, kata Firdaus, teknologi yang canggih tanpa dibarengi dengan mentalitas yang baik, polisi yang berintegritas, maka sangat sulit mencapai pemolisian sipil yang humanis, demokratis, profesional, dan berintegritas.
“Memperbaiki keadaan demikian, maka dibutuhkan pimpinan kepolisian yang memiliki komitmen memperbaiki kelembagaan polisi dan dapat memberikan contoh kepada bawahan.
Karena jika hulunya kotor maka kotorlah air tersebut,” jelas Firdaus.
Di sisi lain, kata Firdaus, culture militeristik militer masih sangat kental dalam diri kepolisian kita.
Beberapa hari belakangan misalkan kita melihat di mana mahasiswa mendapatkan perlakuan represif atau kekerasan dalam aksi demonstrasi penolakan UU TNI pada tahun 2025.
“Kepolisian itu belum mampu menerjemahkan digitalisasi teknologi, karena apa Polisi belum dekat dengan rakyat, serta kampanye pemolisian sipil demokratis dan humanis di Indonesia” pungkas Firdaus.
Sebagai informasi, Civil Society for Police Watch telah melakukan survei sejak 12-18 Maret 2025 lalu, responden terpilih pada 26 Provinsi berjumlah 1.500 orang dengan margin of error kurang lebih 2,53 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
