JAKARTA-Pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh Ketua Majelis Tinggi, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuktikan Partai Demokrat bukanlah partai modern dengan organisasi yang kuat.
Namun Partai Demokrat tidak lebih sebagai kumpulan SBY Fans Club yang mendewakan SBY sebagai Ketua Wanbin.
“Struktur pembina dalam partai hanya ada dalam sistem kepartaian Indonesia yang dimulai oleh Soeharto dengan mengendalikan Golkar. Sementara Ketua Umum hanya boneka. Karena Anas Urbaningrum tidak mau menjadi boneka SBY, maka tidak heran kalau SBY mengambil langkah ini,” jelas Ketua Setara Institute, Hendardi di Jakarta, Selasa (12/2).
Menurut dia, tindakan SBY yang mengambil alih kepemimpinan PD tanpa menunggu keputusan KPK soal status Anas menjadi preseden buruk tata kelola partai di Indonesia.
Kecenderungan elit partai untuk terus mengokohkan otoritasnya terjadi juga di partai lain.
Bahkan kata dia, SBY menampilkan dirinya sebagai sosok yang paranoid menghadapi rendahnya elektabilitas PD sehingga rela mengorbankan kepentingan negara.
“Perlu diingat, SBY adalah presiden dan tidak tepat kalau harus memimpin penataan partai. Bagaimana para menteri bisa dituntut untuk fokus kerja, sementara presidennya juga sibuk urus partainya sendiri,” jelasnya.
Soal elektabilitas yang turun ujarnya memang PD tidak dibangun menjadi partai tapi SBY Fans Club.
Faktanya, kader-kader Partai Demokrat mentah dalam politik karenanya banyak yang terlibat kasus hukum dan tidak profesional membangun partai.
“Itulah penyebab turunnya elektabilitas suara, jadi bukan semata soal Anas. Kalau Anas dinilai tidak becus, karena mesin partai utamanya dijalankan oleh Ketua dan Sekjen, SBY juga mesti memberikan penilaian yang sama dan adil di publik terhadap Ibas sebagai Sekjen dan menyadari sebagai bagian kekeliruannya berjudi menaruh anaknya yang masih belia untuk urusan penting dalam politik,” jelasnya.
Senada dengan Hendardi, pengamat hukum, Todung Mulya Lubis menilai langkah majelis tinggi Partai Demokrat terhadap Anas Urbaningrum sangat tidak mendidik.
Menurutnya, ketua terpilih di dalam partai tidak bisa diturunkan begitu saja walaupun terkena masalah.
Seharusnya penurunan atau pelucutan kewenangan terhadap ketua partai harus sesuai dengan tatanan organisasi.
“Seharusnya melalui tatanan organisasi, yakni kongres luar biasa,” katanya.
