Artinya, ruang transformasi tetap terbuka asalkan dalam kerangka State Family Office atau Lembaga Pengelola Kekayaan Negara yang tunduk pada UU Keuangan Negara, bukan sekadar private holding tanpa akuntabilitas.
Belajar dari Negara yang Berhasil: Negara Sebagai Investor, Bukan Hanya Pembelanja
Negara-negara maju yang membangun Sovereign Wealth Fund (SWF) memahami satu hal: belanja negara tidak cukup untuk membangun kemandirian finansial. Aset harus dikelola, bukan hanya dibelanjakan.
Temasek dan GIC mengelola kekayaan negara Singapura tanpa membebani APBN. Norwegia tidak memasukkan dana minyaknya ke belanja rutin, tetapi membangunnya menjadi aset finansial global.
Uni Emirat Arab mengkonversi pendapatan migas ke dalam portofolio investasi dunia melalui ADIA dan Mubadala.
Kesamaannya: APBN tidak dimasukkan ke dalam family office privat, tetapi disalurkan sebagian sebagai modal awal ke lembaga kekayaan negara yang beroperasi dengan fleksibilitas ala private capital management.
Apakah Indonesia Siap?
Secara hukum keuangan publik, Indonesia bisa, asalkan:
1. APBN tidak dialihkan ke family office privat, tetapi dikonversi menjadi penyertaan modal strategis di lembaga negara seperti INA.
2. Akuntabilitas tetap melekat — diaudit BPK, dilaporkan ke DPR, namun dikelola non-birokratis seperti Temasek dan CIC.
