JAKARTA- Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI), Sasmito Hadinegoro mendesak pemerintah agar uang pajak rakyat dari Sabang sampai Merauke yang ditargetkan hampir Rp 1.000 triliun di APBN P 2013 harus diselamatkan untuk lebih sejahterakan rakyat dan bukan dengan memberi program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp 150 rb per bulan dalam 4 bulan untuk 15 juta penduduk miskin. Karena itu tidak ada solusi lain kecuali melakukan revolusi keuangan negara dengan menyetop pembayaran subsidi obligasi rekapitalisasi.
Menurut Sasmito, kebijakan BLSM itu sungguh “sangat menyakitkan. “Para pengemis dan pengamen di lampu merah saja sehari dapat Rp100 ribu. Sebulan mereka dapat Rp 2,5 juta. Sementara BBM bersubsidi dibatasi untuk 90 juta pengguna motor di Indonesia,” jelas dia di Jakarta, Rabu (19/6).
Seperti diberitakan, Rapat Paripurna DPR Senin (17/6) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013 untuk disahkan menjadi UU. Dengan demikian, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan diberlakukan dalam waktu dekat.
Dia mengatakan, pembatasan subsidi ini sangat tidak adil. Sebab, sisi lain, pemerintah masih memberi subsidi kepada bankir-bankir kaya lewat pembayaran obligasi rekapitalisasi. Pembayaran subsidi obligasi rekap ini masih lanjut di APBN P 2013 ini yang disisipkan secara fiktif dalam pos pembayaran bunga SUN Rp 80,7 triliun. Padahal, pembayaran obligasi rekap ini memangkas porsi anggaran untuk mendapatkan fasilitas yang memadai. “Dimanakan keadilan sosial yang adil-merata, sebagaimana amanah konstitusi,” tanya Sasmito.
