Sehingga kebijakan Menteri ESDM itu seolah menjadi tanggung jawab pribadi.
“Malah Pimpinan DPR dan Komisi VII DPR terkesan cuci tangan. Golkar cuma jadi bemper,” paparnya.
Partai Golkar, sambung Uchok, harus belajar menjadi oposisi dan tidak harus selalu merapat dalam pemerintahan.
“Resources Partai Golkar yang besar dan berkualitas, kalau berada di luar pemerintahan justru membuat demokrasi Indonesia lebih maju,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia meminta maaf atas kegaduhan soal aturan baru pembelian gas sehingga warga tak bisa membeli gas elpiji 3 kilogram di pengecer.
Bahlil meminta agar polemik pemangkasan distribusi elpiji 3 kg tidak dikaitkan ke siapa pun.
Dia menyebutkan, jika ada kesalahan itu adalah kesalahan pihaknya.
Sementara Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco bilang tidak tahu apakan aturan penjualan gas elpiji ini sudah dikomunikasikan bahlil kepada Presiden Prabowo sebelumnya atau tidak.
Namun Dasco bilang Presiden Prabowo bisa mengambil keputusan terhadap kebijakan menimbulkan polemik di masyarakat.
Dasco menilai aturan penjualan baru gas elpiji sangat mendadak sehingga tidak terkonfirmasi ke warga.
Presiden Prabowo membatalkan aturan larangan penjualan gas elpiji 3 kilogram di pengecer, 3 hari setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerapkannya.
