Ia menjelaskan pemerintah perlu memastikan perencanaan dan penganggaran dilakukan secara sistematis dan konsisten sehingga perlu ada sinergitas institusional antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Kementerian Keuangan.
Benny menuturkan proses penulisan buku ini selama dua tahun, yakni dalam kurun waktu 2014-2016.
Ia melakukan penelitian studi normatif dan empiris dengan melakukan riset lapangan di lingkungan DPR.
“Buku ini sebenarnya saya kembangkan dari penulisan Tesis pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, dan telah diuji oleh Dewan Penguji,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal Forum Advokat Pengawal Konstitusi (FAKSI) ini.
Buku karya Benny Sabdo ini oleh Penerbit Kanisius telah didaftarkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada September mendatang buku ini akan dipajang di gerai KPK pada acara “International Book Fair” di Jakarta Convention Center (JCC).
Buku ini diberi kata pengantar oleh Ketua Progam Pascasarjana Fakultas Hukum UI Prof Satya Arinanto dan Koordinator Studi Peminatan Hukum Keuangan Publik Pascasarjana Fakultas Hukum UI Dr Dian Puji N. Simatupang, serta prolog oleh ekonom senior dan anggota DPR Prof Hendrawan Supratikno.
