JAKARTA – Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) menerima pengaduan Komite Masyarakat Kemayoran (KMK) terkait keluhan warga rumah susun (Rusun) Kemayoran yang keberatan dengan kenaikan uang sewa Rusun sebesar 100 persen.
Pasalnya, saat ini ada sekitar 6000 Kepala Keluarga (KK) yang menghuni kawasan Rusun dari 470 Unit hunian.
“Mereka mengadu ada kenaikan uang sewa dari Rp300.000 perunit/bulan, menjadi Rp600.000 perunit/bulan, kenaikan ini membebani warga Rusun yang kebanyakan berpenghasilan rendah,” kata Ketua umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Effendy Choirie usai menerima kedatangan Ketua umum Komite Masyarakat Kemayoran (KMK), Moch Taruna Aji dan Sekjen Febri Hutabarat di Kantor DNIKS, Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Hadir pula jajaran DNIKS yang ikut mendampingi Effendi Choirie, antara lain Ketua DNIKS, KH Marur Ainun Najih dan Ketua Rudi Andries dan Harpalis.
“Menampung aspirasi warga Rusun Kemayoran ini, adalah bagian dari Asta Bhakti DNIKS yang memperjuangkan nasib rakyat miskin,” ujar Gus Choi sapaan akrabnya.
Mantan Ketua Panja Kemayoran dan GBK Komisi I DPR (2003) itu menambahkan bahwa warga Rusun Kemayoran tersebut menolak kenaikkan tarif sewa Rusun, alasannya tidak sesuai dengan semangat Pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin meringankan beban rakyat.
