“Kita tahu, bahwa warga Rusun Kemayoran itu tergolong Desil I-4, dimana mereka sangat rentan dan masuk golongan kemiskinan ekstrem,” terangnya.
Lebih jauh Gus Choi menjelaskan aspirasi KMK ini akan disampaikan ke lembaga yang berkompeten, antara lain Komisi XIII DPR, Mensesneg.
Juga kepada Direksi PPK Kemayoran Tedi Robinson Siahaan.
“Kebetulan Tedi ini juga sahabat saya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komite Masyarakat Kemayoran (KMK) Moch Taruna Aji mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya sudah pernah berkirim surat secara resmi kepada Badan Layanan Umum PPK Kemayoran, namu tidak ada respon.
Berdasarkan data Forum Gabungan Empat Rumah Susun sudah bersurat pada 28 Juni 2024 dengan nomor surat 07/AUD/Kemenke/VI/2024, perihal permohonan audiensi II.
Adapun surat tersebut ditujukan kepada Kementerian Keuangan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
“Sayangnya, surat tersebut tidak ditanggapi, entah kenapa. Kamipun tidak tahu. Bahkan kami malah mendapat surat balasan, yakni Surat Peringatan III pada 4 Juli 2024, untuk pengosongan dari PPK Kemayoran,” ujar Aji yang didampingi Sekretaris KMK, Febri Hutabarat.
Lebih jauh Aji meminta warga Rusun Kemayoran yang terdiri dari 4 Blok, yakni Rusun Apron, Boing, Conver dan Dakota agar kenaikkan tarif sewa dan tunggakan dibatalkan.
