JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak DPR RI untuk tidak memberikan persetujuan terhadap Perjanjian RCEP tanpa adanya analisis dampak dari teks RCEP secara komprehesinve untuk memastikan dampak yang akan dihadapi oleh Indonesia di masa depan dan dalam jangka waktu panjang.
Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan bahwa DPR RI sangat memegang kunci kedaulatan rakyat Indonesia dan sudah seharusnya DPR RI membahas RCEP secara hati-hati serta melakukan analisis dampak yang komprehensive terhadap kehidupan generasi rakyat Indonesia di masa depan.
“DPR RI harus menganalisis teks RCEP diluar dari nilai ekspor dan impor, tetapi harus dilakukan terhadap seluruh aturan detail dari puluhan babyang telah disepakati. Hal ini karena perjanjian yang komprehensive seperti RCEP memiliki konsekuensi isi aturan yang harus diadopsi ke dalam regulasi nasional, dan ini akan berdampak terhadap menyempitnya ruang kebijakan negara dan kedaulatan negara untuk menyusun peraturan perundang-undangan nasional untuk melindungi kepentingan rakyat serta berpotensi bertentangan dengan Konstitusi,” jelas Rachmi.
Lebih lanjut Rachmi menambahkan bahwa Pemerintah dan DPR juga harus membuka teksnya kepada publik dan melibatkan publik secara luas dalam pengambilan keputusan untuk meratifikasi atau tidak meratifikasi Perjanjian RCEP.
