Untuk itu dia menyarankan, pemerintah mesti melakukan mapping sektor prioritas untuk ditawarkan ke investor.
“Memang BKPM sudah memiliki empat sejtir prioritas antara laun, sektor hilir, padat karya, dan pertanian. Tapi pertanyaannya, apakah tetap berkoordinasi dengan pemerintah? Itu menjadi poin penting agar kebijakan tetap bisa berkeadilan,” tegasnya.
Karena bagaimana pun juga, imbuhnya, investasi yang masuk tentu harus memiliki manfaat. Antara lain dapat menyerap banyak tenaga kerja.
Jangan sampai investasi yang masuk menjadi beban.
Dalam arti, investasi tersebut jangan kemudian selalu mengandalkan produk impor.
“Sebab yang terpenting jangan sampai ada repatriasi devisa dalam jumlah besar gara-gara selalu mengandalkan impor. Apalagi empat paket kebijakan ini cost-nya besar untuk mengundang investor,” pungkas Enny.
Empat paket kebijakan ekonomi itu sendiri intinya, paket I, mendorong daya saing industri nasional, mempercepat terlaksananya proyek strategis nasional, dan lainnya. Paket II, menarik lebih banyak investor dengan berbagai kemudahan dan fasilitas investasi, antara lain layanan yang cepat dalam pemberian izin investasi (3 jam).
Komentari tentang post ini