JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan & Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah memaparkan desain kebijakan perumahan Indonesia dalam sidang Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 2025 di Paris.
“Saya diminta bicara di depan puluhan walikota dari seluruh dunia yang sedang berkumpul membahas masa depan pembangunan kota. Saya bicara disain kebijakan pemerintah baru khususnya sektor perumahan,” kata Wamen PKP dikutip dari kanal X @fahrihamzah, Kamis (17/4/2025).
Indonesia hadir sebagai tahapan menuju keanggotaan Indonesia pada acara OECD Urban Days di Paris, Prancis pada 14-17 April 2025.
Indonesia hadir diwakili Wakil Menteri (Wamen) Perumahan & Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.
Dalam video unggahannya, Wamen Fahri Hamzah menyampaikan kebutuhan yang sangat tinggi terhadap suplai perumahan di Indonesia.
Dengan 26 juta rumah tidak layak huni dan 15 juta backlog langkah pertama yang harus dilakukan adalah deregulasi.
Deregulasi akan memberikan akses yang membuat masyarakat lebih mudah memiliki rumah.
“Pemain utama dalam sektor perumahan adalah rakyat dan swasta. Pemerintah bertugas melakukan perencanaan, penataan dan membuat lebih sederhana regulasinya,” terang Fahri Hamzah.
