JAKARTA,BERITAMONETER.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap tata kelola beras nasional untuk mencegah praktik pengoplosan beras yang merugikan negara dan masyarakat.
“Saya menerima banyak keluhan dari konstituen saya. Berdasarkan hasil sidak, 80 persen beras yang diperiksa ternyata oplosan. Bahkan Menteri Pertanian menyebut bahwa dalam 10 tahun terakhir, negara bisa merugi hingga Rp1.000 triliun. Bagaimana pengawasan dari Kemendag? Mengapa praktik seperti ini bisa terjadi secara masif? Saya khawatir ada praktik kartel dalam rantai distribusi yang menyebabkan ini terjadi,” kata Firnando dalam keterangannya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat (28/11).
Padahal, menurut dia, beras adalah kebutuhan pokok rakyat. Konsumsi beras oplosan sangat membahayakan kesehatan masyarakat, sehingga pihaknya ingin penjelasan tegas dari Kementerian Perdagangan.
Hal tersebut disampaikan Firnando dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) guna membahas sejumlah isu strategis dalam sektor perdagangan nasional.
Dalam rapat tersebut, Komisi VI menyepakati tambahan anggaran untuk Kemendag pada tahun anggaran 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap program-program prioritas kementerian.
