Lelaki yang juga menjabat Sekjen Kaukus Muda Indonesia ini (KMI)
menambahkan bahwa perkembangan dan dinamika respon publik atas kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagian ada yang mengarah kepada narasi “yang penting berbeda dengan pemerintah”.
“Hal ini yang justru kontra porduktif dan harus kita halau bersama-sama. Kita harus menjadikan momentuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini sebagai momentuk untuk kebangkitan dan kemajuan bangsa Indonesia dimasa depan,” sambungnya.
Alasan, lanjut Rouf, secara historis, wacana dan spirit pemindahan ibu kota sudah sejak pemerintahan Presiden Soekarno yang menggagas pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangka Raya, saat meresmikan kota tersebut sebagai ibu kota Kalimantan Tengah tahun 1957.
Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Dimaksudkan awalnya untuk pusat pemerintahan.
Begitu juga dengan Presiden SBY yang menyodorkan skenario, mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota namun direncanakan dan dibangun benar-benar, atau memindahkan Pusat Pemerintahan keluar dari Jakarta tahun 1997.
