JAKARTA-Koalisi masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak menyerahkan nasib perekonomian Indonesia kepada forum G20 dan kembali membuat kesepakatan internasional baru yang merugikan Indonesia.
Sebagaimana diketahui Presiden SBY akan menghadiri G-20 Leader Summit ke-8 di St.Petersburg, Rusia, 5-6 September 2013 mendatang.
Tiga agenda utama Summit G20 ke 8 ini, yaitu (1) Growth through quality jobs and investment; (2) Growth through trust and transparency; (3) Growth through effective regulation.
Solusi-solusi yang ditawarkan forum G20 tidak dimaksudkan mendorong suatu perubahan fundamental tata dunia yang didominasi sistem neoliberalisme-kapitalisme.
Forum G20 juga telah gagal menangani dampak krisis global tahun 2008.
Bahkan perekonomian dunia kini semakin rentan, akumulasi utang publik semakin besar, menguatnya hegemoni Bank Dunia-IMF, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan ekonomi, spekulasi komoditas pangan yang meningkatkan kelaparan, serta menguatnya korporasi dalam penguasaan sumber-sumber kekayaan di tingkat nasional.
Bahwa, 99% Negara-negara di seluruh dunia tidak menikmati manfaat dari restorasi sistem kapitalisme ala G20.
Sebaliknya, Penerima manfaat utama dari KTT G20 adalah korporasi-korporasi swasta internasional besar serta IMF dan Bank Dunia, yang menerima transfusi modal triliunan dolar dalam bentuk dana bailout serta penambahan cadangan modal.
Sebuah strategi pembangunan internasional yang buta atas dampak dari kesalahan kebijakan yang dilakukan selama ini seperti privatisasi, pencabutan subsidi, liberalisasi, dan deregulasi yang didorong oleh IMF dan Bank Dunia serta praktek perampasan sumber-sumber agraria dan tenaga kerja buruh atas nama investasi.
Lebih parah lagi, Rekomendasi G-20 di Los Cabos, Mexico, tahun 2012 malah mendorong pembukaan pasar besar-besaran terhadap Negara-negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk Indonesia. Dimana dorongan tersebut pada akhirnya hanya menjerumuskan Indonesia ke dalam jurang krisis yang lebih dalam lagi.
Kekuatan Modal
Singkatnya, dalam kerangka semacam ini, G20 sesungguhnya menjadi alat kekuatan modal internasional untuk menutup ruang otonomi dan kedaulatan sebuah negara untuk mengatur urusan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Secara bersamaan mendorong masuk negara-negara berkembang seperti Indonesia semakin dalam kepada model baru penghisapan ekonomi atas rakyat secara luas.
