Sebenarnya, kata dia, DPR bisa menjadi lokomotif untuk menghentikan kebijakan pemerintah yang salah ini. Tetapi ini juga tidak mudah karena anggota DPR memiliki agenda tersendiri. “Kalau kita mau sebenarnya, kita dorong DPR. Karena persetujuan anggaran ada di DPR. Namun kalau DPRnya, tidak mau peduli, agak susah juga,” kata dia.
Menurut dia, sudah waktunya bagi pemerintah untuk merubah paradigma pembangunan ekonomi. Kebijakan yang selama ini memanjakan pengemplang BLBI harus diubah. Saat ini, sudah waktunya bagi pemerintah memperhatikan rakyat Indonesia. Sebab sangat tidak adil, jika uang pajak rakyat ini dipakai mensubsidi orang-orang kaya pengemplang BLBI.
Dia berharap agar APBN yang sekarang ini yang mandul pro rakyat dikembalikan ke khitahnya. Sebab, ketidakberdayaan APBN selama ini akibat beban utang, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. “Untuk utang luar negeri, pemerintah harus tegas meminta penundaan pembayaran sampai APBN sehat. Kalau utang dalam negeri, lebih mudah lagi. Stop segera pembayaran subsidi obliogasi rekap. Ini bisa dilakukan, tinggal presiden menyuruh mentri-mentrinya untuk menyetop pos subsidi obligasi rekap di APBN,” kata dia.
Dia yakin, jika presiden mengambil langkah tegas menghentikan subsidi obligasi rekap ini, beban APBN tidak terlalu berat. “Jadi, kebijakan jangan parsial. Karena tidak akan menyelesaikan masalah. Perlu ada gerakan revolusioner mengubah paradigma pembantu presiden ini,” kata dia.
