JAKARTA-Ketua Setara Institute, Hendardi menilai fatwa Majelis Ulama Islam (MUI) terkait atribut Natal yang diafirmasi Polri dengan merujuk Fatwa MUI sebagai konsideran Surat Himbauan Kamtibmas adalah kekeliruan institusi penegak hukum yang memiliki dampak serius pada melemahnya supremasi hukum di Indonesia.
“Ketika institusi hukum justru tidak berdiri tegak berdasarkan hukum dan Konstitusi, maka sesungguhnya prinsip negara hukum yang kita anut sedang dilumpuhkan oleh paham supremasi keagamaan yang sempit dengan tafsir dan klaim kebenaran yang tunggal,” jelasnya di Jakarta, Senin (19/12).
Menurutnya, sosialisasi fatwa MUI yang dilakukan oleh FPI di Surabaya dengan dikawal polisi adalah bentuk nyata intimidasi dan ketundukan institusi Polri pada kelompok vigilante yang beroperasi dengan cara melawan hukum.
Padahal, seharusnya polisi mencegah dan melarang intimidasi berwajah sosialisasi fatwa MU.
Dia menjelaskan penyebaran aksi intoleransi pasca aksi 212 adalah dampak dari sikap akomodasionis Polri dan elemen negara lainnya pada kelompok intoleran.
Pembiaran berbagai tindakan intoleransi dan hate speech telah memperkokoh supremasi intoleransi di ruang publik yang semakin destruktif.
Situasi ini bukan hanya harus dijawab oleh Polri, tetapi juga oleh Presiden Jokowi, yang hingga saat ini masih mengutamakan orientasi koeksistensi sosial politik dan keamanan meskipun kemajemukan bangsa dan prinsip negara hukum Indonesia yang dipertaruhkan.
