Diduga terjadi manipulasi dalam penentuan angka dan data kebutuhan pupuk bersubsidi.
“Selama ini banyak kebocoran dalam distribusi pupuk bersubsidi. Seharusnya diberikan kepada petani yang paling membutuhkan bukan ke perkebunan besar atau perusahaan perkebunan besar,” ungkapnya.
Selanjutnya akibat minimnya pengawasan, karena tidak melibatkan pemangku kepentingan, distribusi pupuk bersubsidi juga rentan diselewengkan.
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Faktor produksi urea yang melebihi kebutuhan (juga terlihat dari penyerapan yang selalu di bawah target).
“Untuk itu pengawasan harus diperketat. Kementerian Pertanian juga jangan diam saja. Anggaran subsidi yang besar harus dipastikan sampai ke sasaran,” pungkasnya. **
Halaman :
