Hukum Pelaku Pembunuhan Irna Ringan, Hakim Dinilai “Merendahkan” Nyawa Manusia

JAKARTA,BERITAMONETER.COM - Forum Advokat Manggarai Raya (Famara) Jakarta menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Jaktim) yang diketuai Irwan Hamid, SH, tidak professional dalam memeriksa dan memutus perkara pembunuhan dengan korban Irnakulata Murni, d imana pelaku bernama Fakhry Firmasyah hanya divonis dua tahun penjara. Putusan ini dibacakan majelis hakim yang diketuai hakim Irwan Hamid di PN Jaktim, Rabu (15/10/2025). Putusan hakim ini jauh di bawah tuntan jaksa penuntut umum yang menuntut hakim agar menghukum pelaku dengan empat tahun penjara. Sekjen Famara Jakarta, Dr. Edi Hardum, SH, MH, mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan putusan hakim itu. Menurut Edi, pihaknya memaknai putusan hakim ini. Pertama, majelis hakim memurahkan atau merendahkan jiwa manusia. “Dengan berlindung dari pelaku yang masih anak, tuan hakim memvonis ringan. Tuan hakim tidak memikirkan perasaan orangtua dan keluarga korban. Hakim mengabaikan rasa keadilan,” kata Edi. Kedua, putusan hakim ini memberikan preseden buruk ke depan bahwa siapa pun yang masih berumur di bawah 18 tahun dengan seenaknya membunuh orang lain terutama perempuan. Ketiga, hakim tidak prosefesional. “Hakim yang professional selain mempertimbangkan pelaku sebagai anak tentu juga mempertimbangkan keluarga korban dan korban sendiri,” tegas Edi. Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa pelaku tidak mempunyai maksud atau niat membunuh korban, tapi hanya mencegah korban berteriak dengan cara mencekik lehernya yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pelaku mencekik korban karena korban berteriak ketika isi handphonenya kedapatan ada foto lelaki lain, pelaku cemburu. Menurut Edi, pelaku mengecek handphone korban dan memarahi korban serta mencekiknya sudah masuk dalam sebuah niat jahat (mens rea) untuk mematikan korban. Pelaku, kata Edi, tentu tahu bahwa leher itu bagian dari saluran pernapasan. “Pelaku juga tidak berhak membuka handphone korban karena korban bukan istrinya tetapi pacarnya. Tidak ada atau tidak boleh ada pertimbangan pelaku terjadi kegonjangan jiawa yang bisa meringankan perbuatan pidananya. Di sinilah hakim salah,” tegas Edi. Oleh karena itu, kata Edi, pihaknya akan melaporkan majelis hakim kepada Bagian Pengawas Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). “Kita minta MA dan KY memberik sanksi hakim-hakim yang tidak professional seperti ini,” kata dia. Sementara Advokat Famara lainnya, Gabriel Marung, SH, mengatakan, kesalahan utama dari kasus ini adalah JPU yang menuntut pelaku dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Menurut Gabriel, seharusnya JPU menuntut pelaku dengan Pasal 338 KUHP dimana pelaku dituntut dengan tujuh tahun atau delapan tahun penjara, yakni setengah dari ancaman pidana pasal 338 KUHP yakni 15 tahun penjara. “Jaksa mengabaikan Pasal 338 KUHP. Di sini salahnya,” kata dia. Jaksa dalam dakwaaannya, mendakwa terdakwa dengan pasal alternal yakni pasal 338 KUHP juncto pasal 351 ayat (3) KUHP. Pasal 338 KUHP ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sedangkan pasal 351 ayat (3) ancaman maksimal tujuh tahun penjara. Dalam UU Sistem Perlindungan Anak bahwa anak yang bermasalah hukum dihukum setengah dari ancaman maksimal pasal yang didakwakan kepadanya. Kalau hakim hakim menggunakan pasal 338 KUHP, maka pelaku pembunuhan Irnakulatas Murni dihukum 7,5 tahun penjara. Menurut Edi Hardum, kalau majelis mengikuti tuntutan JPU seharusnya pelaku divonis 3,5 penjara yakni setengah dari tujuh tahun, bukan divonis dua tahun. “Di sinilah kami kecewa beratnya,” kata Edi. Abaikan Asas Transparansi Menurut Edi, selama proses persidangan perkara ini berjalan, majelis hakim mengabaikan asas hukum acara pidana yakni asas transparansi. “Di mana kami sebagai kuasa hukum dari keluarga korban tidak diperkenankan mengikuti sidang sejak awal, sementara keluarga dari pelaku diperbolehkan. Ini tidak transparan dan tidak adil. Saya pun menduga lain dengan majelis hakim ini. Kami akan sampaikan dalam laporan kami,” kata pengajar ilmu hukum pidana di Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta ini. Edi mengatakan, seharusnya selain keluarga pelaku, keluarga korban atau kuasanya juga diperbolehkan ikut dalam persidangan. “Saya menilai, kami dilarang supaya kami tidak tahu cara hakim menanyakan para saksi dan pelaku. Ini benar-benar salah,” kata Edi. Edi berharap, JPU segera ambil upaya hukum banding dan diharapkan hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta memvonis pelaku dengan tujuh tahun atau delapan tahun penjara. Sebelumnya, JPU Donald Dwi Siswanto, SH, menuntut majelis hakim agar pelaku dihukum empat tahun penjara. "JPU tak konsisten dengan dakwaannya kepada pelaku dengan pasal 338 juncto pasal 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Kenapa tuntutan rendah sekali ?," kata Edi Hardum.

OJK Gandeng Bareskrim Polri, Perkuat Kerja Sama Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan

Hari Raya di Tengah Tekanan Daya Beli

Per September 2025, Laba Xolare Energy (SOLA) Melejit 123,091% Jadi Rp21,68 Miliar

BNI Raih Penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025 Berkat Inovasi Keuangan Berkelanjutan

Berita Terkait

OJK Gandeng Bareskrim Polri, Perkuat Kerja Sama Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan

Hari Raya di Tengah Tekanan Daya Beli

Ray Rangkuti: Pilpres 2029 Pertarungan Gibran dan Sjafrie untuk Damping Prabowo

Akademisi UNAS: Sjafrie Sjamsoeddin Berpotensi jadi Matahari Baru di Pilpres 2029

Presiden RI Ke 7 Jokowi Berbohong Soal Usul Inisiatif Revisi UU KPK

Berduka Try Sutrisno Wafat, Puan: Beliau Sosok yang Hangat dan Bersahaja

BNI Raih Penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025 Berkat Inovasi Keuangan Berkelanjutan

Boni Hargens: Reposisi Kelembagaan Polri Model Prabowo

Awal Perdagangan, IHSG Naik 0,41% Diungkit Saham UNVR, ASII, CBRE dan PTRO

Berita Populer

Tunggu RUPSLB, Bakrie and Brothers Gelar Right Issue Sebanyak 90 Miliar Saham

Turun 1,60%, IHSG Sesi I Dekati 8.100 Terimbas BBCA, BMRI, TLKM, UNVR dan ASII

Turnamen MASTA CUP 1 Se-Jabodetabek Siap Digelar: 24 Tim Bersaing, Wali Kota Hadir Langsung!

Menggalang Kekuatan Kolektif untuk Mengawal Proses Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Awal Perdagangan, IHSG Anjlok 1,42% Dipicu Saham BBCA, BBRI, BMRI, TLKM, ASII, BUMI dan DEWA

Opini

Danantara dan INA Investasi US$200 Juta di Proyek CA-EDC Chandra Asri Group

OJK, Rerata Nilai Transaksi Harian (RNTH) Februari 2026 Tercatat Rp25,62 Triliun

Intermediasi Perbankan Terjaga, Kredit Tumbuh 9,96% Jadi Rp8.557 Triliun pada Januari 2026

BEI dan KSEI Terbitkan Informasi Kepemilikan Saham Perusahaan Tercatat di Atas 1%

RDK OJK, Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Dinamika Perekonomian Global-Domestik

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda

Hukum Pelaku Pembunuhan Irna Ringan, Hakim Dinilai “Merendahkan” Nyawa Manusia

BacaJuga :

Per September 2025, Laba Xolare Energy (SOLA) Melejit 123,091% Jadi Rp21,68 Miliar

BNI Raih Penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025 Berkat Inovasi Keuangan Berkelanjutan

Berita Terkait

Berita Populer

Opini

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda