JAKARTA-Jelang pertemuan tingkat pemimpin APEC November 2014 mendatang, di Beijing, Tiongkok, Indonesia sedang merancang strategi guna menghadapi rencana penetapan tenggat waktu realisasi kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik (Free Trade Area of the Asia Pacific/FTAAP) yang sedang dirumuskan forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC). Pada pertemuan November tersebut, Tiongkok berencana mendorong kesepakatan atas pemberlakuan FTAAP pada 2025 dengan didahului feasibility study tahun 2015-2016.
Pembentukan FTAAP telah menjadi cita-cita APEC sejak 2006 guna mengatasi dampak negatif meningkatnya Regional Trade Agreement (RTA) maupun Free Trade Agreement (FTA) di kawasan regional Asia Pasifik. FTA/RTA merupakan salah satu preferensi negara-negara di dunia saat ini dalam hal pendekatan liberalisasi perdagangan kawasan. “Indonesia sangat berkepentingan untuk memberikan warna dan bentuk dari arsitektur FTAAP yang dibayangkan akan terbentuk nanti. Kami merancang strategi untuk menghadapi FTAAP agar sesuai dengan kepentingan Indonesia,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI), Bachrul Chairi, di Jakarta, Kamis (9/10).
Untuk mencari format terbaik FTAAP yang akan disuarakan Indonesia pada pertemuan APEC bulan November mendatang, Direktorat Jenderal KPI Kementerian Perdagangan berinisiatif mengadakan Focus Group Discussion (FGD), yang berlangsung Selasa (7/10) di kantor Kementerian Perdagangan. Hasil FGD ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan penetapan posisi Indonesia dalam pertemuan-pertemuan APEC saat membahas FTAAP. “Pembentukan FTAAP merupakan alat untuk mencapai Regional Economic Integration (REI) Asia Pasifik yang mewujudkan kesejahteraan bersama. Bagi Indonesia, bila FTAAP akan dilaksanakan tahun 2025, jeda waktu ini diperlukan untuk melakukan langkah persiapan dalam beberapa tahun ke depan sehingga FTAAP sesuai dengan kepentingan nasional,” ujarnya.
