MenKopUKM juga menyebut, sebanyak 30 juta UMKM belum terhubung dengan akses pembiayaan ke bank.
Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) secara intens berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk menemukan solusi pendekatan lain dalam memudahkan UMKM agar terhubung dengan sumber pembiayaan.
Menurut Teten, perlu upaya agar UMKM bisa mengakses kredit tetapi tidak dengan mengandalkan satu data SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK, tetapi juga menggunakan data alternatif lewat history credit misalnya pembayaran listrik atau telepon, atau yang disebut dengan Innovative Credit Scoring (ICS).
“Kami telah uji cobakan kepada 72 ribu data UMKM melalui data SLIK ditambah dengan data alternatif lain, ternyata sebesar 74 persen dari UMKM tersebut layak dibiayai dengan tingkat rasio kredit macet atau NPL (Non Performing Loan) di level 0,6 persen atau di bawah 1 persen. Ini masih menarik UMKM bagi industri keuangan,” ujarnya.
ICS ucap Menteri Teten, telah diterapkan di 145 negara.
Di Indonesia meski belum bisa dlterapkan secara mandatory, tetapi OJK sedang membuat daftar sebanyak 17 perusahaan yang dapat menerapkan kombinasi data SLIK dengan data alternatif.
