JAKARTA-Pemerintah Inggris, melalui utusan Perdana Menteri, Richard Graham mempertanyakan birokrasi Indonesia, terutama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dinilainya masih menghambat Investasi sejumlah perusahaan Inggris di Indonesia.
“Dia mempertanyakan bagaimana soal nasib investasi perusahaan Inggris yang terhambat di BPKM, ini salah satu masalah yang ingin dikomunikasikan,” kata Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto didampi anggota Komisi VI DPR Daniel Tobing usai bertemu Richard di Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu, (5/6). Pertemuan antara Richard dan Pimpinan Komisi VI DPR itu, berlangsung mulai sekitar pukul 14.20 hingga 15.10 dalam suasana akran dan santai.
Lebih jauh Airlangga mengaku Inggris lebih banyak ingin mengetahui tentang kondisi dan iklim investasi di Indonesia, termasuk bagaimana peran parlemen Indonesia. “Kedatangan Richard ke Komisi VI, juga sekaligus merespon, hubungan Inggris-Indonesia sudah berlangsung sekitar 200 tahun, sejak Raffles menginjakkan kakinya di Indonesia. Juga ingin membahas kegiatan apa yang mau dikembangkan ke depan,” tambahnya.
Disisi lain, Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) ini tidak membantah, parlemen Indonesia juga mendorong dan menginginkan investasi dari perusahaan Inggris sebanyak-banyaknya. “Selama inikan investasi Inggris yang besar-besar itu, antara lain di oil and gas, manufakturing, terutama Indutri keramik asal Inggri, yakni Royal Doulton,” terangnya
