Menyinggung soal proyek Private Public Partenship (PPP) yang ditawarkan Indonesia, Airlangga menungkapkan Inggris juga masih mempertanyakan soal PPP tersebut. Alasannya, proyek PPP dinilai belum jelas. “Seperti misalnya, Pelabuhan, padahal itu dikelola oleh BUMN (PT Pelindo), masak ikut ditawarkan lewat PPP. Sementara BUMN sendiri punya bisnis plan sendiri,” tuturnya.
Menurut Airlangga, kebanyakan orang asing, termasuk Inggris baru mau mempelajari dulu soal proyek PPP ini. “Apalagi hingga kini, banyak proyek PPP yang belum ada kejelasan,” ucapnya.
Pun demikian, anggota Komisi VI DPR F-PDI Perjuangan, Daniel Tobing juga berpendaapat yang sama, utusan PM Inggris ini, ingin mengetahui lebih banyak soal bagaimana tugas dan fungsi parlemen Indonesia. “Terutama soal tupoksi, mulai dari budgeting, legislasi dan pengawasan,” ungkapnya.
Selain masalah itu, kata Daniel, utusan Pemerintah Inggris ini tahu banyak, apa saja yang saja wewenang dari Komisi VI DPR. “Soal Komisi VI DPR, wewenangnya apa saja,” imbuhnya. **cea
