Secara substansi ujar Intan, RUU SDA ini memilili semangat keberpihakan kepada rakyat. Hal ini sejalan dengan pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi dan air dikuasai sepenuhnya oleh Negara untuk kemakmuran rakyat.
“Semangat UU SDA ini adalah Keputusan MK dan pasal 33 UUD 1945,” tuturnya.
Karena itu, baik pemerintah maupun DPR sama-sama sepakat bahwa RUU SDA ini akan memprioritaskan pemenuhan hak utama air kepada rakyat.
“Air harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Namun kita juga tidak bisa mengenyampingkan dunia usaha, sepanjang penggunaan itu harus diatur. Misalnya dunia usaha tidak bisa memiliki kepemilikan mata air karena kembali lagi kepada pasal 33 UUD 45 bahwa air dikuasai oleh Negara. Sehingga hal inilah yang kami atur,” jelas Intan.
Namun, Intan menegaskan, persoalan tersebut bukanlah sebuah kendala yang akan menghambat penyelesaian perumusan RUU SDA.
“Karena semua DIM kan sudah disetujui di Panja, maka kita kembalikan ke Panja. Jadi lebih kepada perumusan dengan narasi bahasa yang bisa disepakati bersama oleh semua pihak. Karena memang UU mengatur seperti itu. Kalau memang ada pembahasan yang belum ada titik temu dan sebelumnya DIM itu sudah disetujui di Panja maka kita kembali ke Panja. Misalnya tentang rumusan pertanian rakyat itu. Kita masih mencari manfaat dan mudharatnya, kita bicara tentang petani saja dan tidak bicara tentang volume atau teknis yang lain,” urainya.
“Karena bila bicara tentangUU jangan sampai menjadi celah hukum. Tapi yang pasti ini tidak akan menghambat penyelesaian RUU SDA yang sudah ditargetkan selesai sebelum Oktober tahun ini,” tutupnya.
