Itu sebabnya, politisi Partai Gerindra itu menilai IPPP merupakan sebuah terobosan penting. Mengingat negara-negara Pasifik umumnya menganut sistem parlementer, tentu diplomasi parlemen perlu mengambil peranan penting di dalamnya. Jadi, bukan tanpa alasan ketika inisiatif lahirnya forum ini berasal dari DPR RI. Dari 14 negara yang hadir, semua negara sepakat lautan tak seharusnya dijadikan tembok pemisah, melainkan seharusnya dijadikan alat pemersatu. Indonesia, bersama dengan tetangga-tetangganya di Pasifik, merupakan satu benua biru, sebuah benua maritim.
Itu sebabnya tema pembangunan manusia dan maritim dijadikan tema IPPP. Bagaimanapun, perekonomian Indonesia dan negara-negara Pasifik memang sangat terikat dan tergantung pada ‘Blue Economy’. “Namun, potensi tersebut juga datang dengan tantangan, seperti perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, meningkatnya limbah plastik, yang semuanya perlu diatasi. Semua negara Pasifik yang hadir berpandangan masalah-masalah tadi akan lebih mudah diatasi jika ada kemitraan di kawasan,” terang Fadli.
