SURAKARTA-Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan persoalan sertifikat tanah.
Hingga saat ini, masih ada sekitar 60 juta sertifikat tanah belu diselesaikan.
Padahal, Proyek Operasi Nasional (Prona) sudah berjalan selama 35 tahun.
Menurut Presiden, sertifikat tanah yang diselesaikan kurang lebih 44 persen.
Ini berarti masih kurang 56 persen, hampir separuh tanah di Indonesia masih belum memiliki sertifikat.
“Jadi yang belum pegang sertifikat seperti ini masih 56 persen, kurang lebih 60-an juta sertifikat yang harus segera diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan 3.242 sertifikat tanah Pogram Strategis tahun 2016, di Lapangan Kota Barat, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (16/10).
Presiden mengaku sudah memerintahkan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil agar menyelesaikan 5 juta sertifikat pada tahun 2017, 7 juta sertifikat di 2018 dan 9 juta sertifikat di 2019.
Untuk itu, Presiden akan menambah juru ukur yang masih kurang sekitar 10.000 orang juru ukur.
Komentari tentang post ini