JAKARTA-Bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak bisa menghapuskan kebhinnekaan, pluralitas, kemajemukan, dan keragaman bangsa. “Keragaman, pluralitas, dan kebhinnekaan itulah yang kemudian menjadikan cara berpikir kita dalam memahami bangsa ini,” kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Kamis,(24/10).
Menurut Jimly, berdirinya bangsa in dalam fakta sejarahnya terdiri dari bangsa-bangsa yang tersebari di seluruh kepulauan Indoensia, yang memiliki 726 bahasa, etnik, agama, budaya, dan golongan, menjadi satu dalam Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai dasar negara bangsa ini. Namun, dari keragaman itu tak bisa menjadi tunggal, atau uniform. Sebagaimana dalam sumpah pemuda; satu bangsa, satu bahasa, dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan,” terangnya
Hanya saja Orde Baru menurut Jimly, lalu memaksakan bahasa Indonesia dan keragaman lainnya, sehingga dalam keterangan Unesco, banyak bahasa daerah yang hilang. Karena itu, negara ini mengakui dan menghargai bahasa daerah. “Jadi, bahasa Indonesia tak boleh menghilangkan bahasa daerah. Itu pula yang menjadikan cara berpikir dalam otonomi daerah, membangun daerah. Sehingga ada yang namanya otonomi khusus, daerah istimewa, dan otonomi seluas-luasnya,” kata Jimly.
