Untuk membangun dan merehabilitasi ketahanan sosial masyarakat dari dampak perubahan iklim, Koalisi mengusulkan agar pemerintah menjalankan agenda adaptasi sama kuatnya dengan mitigasi tanpa meninggalkan inisiatif-inisiatif yang telah dimulai sebelumnya. Koalisi juga mendesak Pemerintah agar melimpahkan fungsi koordinasi, pengawasan, dan evaluasi kepada Kementrian Koordinasi Perekonomian, dan jika memungkinkan, Kantor Presidenan, sehingga memiliki kewenangan lintas sektor lebih kuat. “Sudah bukan rahasia bahwa perubahan iklim yang disebabkan oleh pelepasan emisi berdampak besar pada ketahanan nasional. Banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan seolah-olah menjadi menu wajib setiap tahun. Lahan kritis di dalam kawasan hutan telah mencapai lebih dari 27 juta hektar. Kondisi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil juga terancam karena naiknya permukaan air laut.
Keanekaragaman hayati yang merupakan kekayaan Indonesia kini dalam kondisi rentan. Sementara, di laut ukuran ikan semakin menyusut karena berkurangnya kadar oksigen dalam laut akibat pemanasan global,” ujar aktifis Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), Muhammad Djauhari.
