JAKARTA-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersinergi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara resmi meluncurkan disain baru sekaligus menyosialisasikan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KemenKopUKM yang diyakini akan optimal dan berperan penting bagi pelindungan koperasi dan UMKM (KUMKM).
“Melalui sosialisasi yang dilakukan hari ini, diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan dengan regulasi dan kebijakan terkait koperasi dan UMKM dapat memanfaatkan JDIH KemenKopUKM sebagai sarana dokumentasi dan informasi hukum,” kata Sekretaris KemenKopUKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim dalam sambutannya di acara launching Desain Baru dan Sosialisasi Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Jakarta, Senin (22/8).
SesmenKopUKM menekankan pentingnya perkembangan teknologi informasi digital dan internet dalam mendukung penyebarluasan informasi terkait regulasi dan kebijakan pemerintah.
Terutama tentang sosialisasi data dan informasi hukum yang dibutuhkan oleh koperasi dan UMKM.
“Di mana saat ini KUMKM menjadi fokus utama pemerintah, khususnya dalam upaya perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan,” kata Arif.
Menurut Arif, forum ini sangat strategis mengingat pada era revolusi industri 4.0 ini, teknologi informasi digital dan internet sangat dikedepankan dalam mendukung seluruh proses bisnis pemerintahan.
