JAKARTA-JAKARTA-Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meminta agar pemerintah memperhatikan serius masalah anggaran reformasi hukum di Indonesia. Ketidaksediaan anggaran yang cukup bisa menghambat langkah tersebut. “Jangan pelit soal anggaran terhadap pelaksanaan reformasi hukum ke depan,” katanya dalam “Refleksi Akhir Tahun 2016 dan Proyeksi 2017” bersama pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Suparji Ahmad dan anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi di Jakarta, Kamis (29/12/2016).
Diakui Masinton, masalah pemangkasan anggaran akan berpengaruh dan berimplikasi pada kinerja penegakkan hukum pada lembaga-lembaga penegak hukum. “Namun begitu pemangkasan jangan sampai membuat lembaga-lembaga penegak hukum menjadi kendur. Bagaimana pun juga harus tetap semangat,” ujarnya.
Dia tetap berharap anggaran lembaga penegak hukum bertambah. “Kalau bisa jangan sampai berkuranglah. Karena reformasi hukum harus tetap berjalan,” ucapnya.
Lebih jauh anggota Fraksi PDIP, proses penegakan hukum selama 2016 ini masih tergantung pada anggaran. Dengan anggaran yang kurang, maka aparat penegak hukum masih banyak yang terlibat kasus hukum, suap, dan korupsi. Karena itu agar proses hukum professional, maka harus didukung dengan anggaran yang memadai. “Saya mengusulkan agar penegakan hukum ke depan langsung dipimpin oleh Presiden Jokowi,” tegasnya.
