BELANDA – Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda Untuk Keadilan Sejarah menyampaikan pernyataan sikap kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. H. Fadli Zon.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung dalam dialog PPI Belanda bersama Fadli Zon yang berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, Jumat, 14 Juni 2025.
Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk penolakan terhadap upaya sistematis penulisan ulang sejarah Indonesia secara sepihak dan seragam oleh negara, terkhususnya merespons berbagai pernyataan problematik yang disampaikan Fadli Zon terkait penyangkalan terjadinya perkosaan massal 13-15 Mei 1998, menanggapi rencana penulisan ulang sejarah yang menghilangkan fakta pelanggaran HAM berat masa lalu serta rencana pencalonan Suharto sebagai pahlawan nasional.
Dalam pernyataan sikap ini, Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda mendesak Menteri Kebudayaan Fadli Zon, untuk secara terbuka menyampaikan permintaan maaf dan mencabut pernyataannya yang tidak berpihak pada para korban dan keluarga korban dalam tragedi kerusuhan Mei 1998.
Sementara itu, menanggapi rencana pemerintah dalam penulisan sejarah ulang, Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda mendesak dibukanya ruang dialog sejarah yang plural dan adil terhadap korban, termasuk para eksil yang terhalang pulang akibat pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Suharto, maupun kekerasan politik yang terjadi pada masa-masa awal berdirinya Negara Republik Indonesia.
