Berdasarkan data di atas, jelas Dradjad Wibowo sedang melakukan manipulasi data dan disinformasi hanya demi membenarkan ucapan Prabowo yang memang tak punya dasar yang kuat. Dradjad tidak memahami UU No. 17/2003 yang membedakan APBN dan APBD, termasuk siapa penyusun dan penanggungjawabnya, dan secara pilih-pilih mengambil contoh pernyataan Ketua Wantimpres dan Komisioner KPK, hanya untuk membenarkan pernyataan Prabowo.
Fakta lain justru kontradiktif dengan klaim Paslon No. 2. Kurun 2014-2018, peringkat Ease of Doing Business (EoDB) membaik dari 118 menjadi 73, Logistic Performance Index (LPI) dari 78 menjadi 46, Corruption Perception Index (CPI) dari skor 34 (peringkat 109) menjadi skor 38 (peringkat 89).
Ketika diuji dengan pendekatan komposisi dan alokasi belanja, tuduhan itu lemah. Dan saat diuji dengan kasus korupsi yang ditangani instansi penegak hukum, angka yang dituduhkan itu pun jauh dari kenyataan. Tuduhan pilih-pilih (eklektik), uthak athik gathuk. Celakanya, Dradjad justru menuding rezim sebelum Jokowi sebagai pelaku utamanya.
Semoga ini menjadi semburan dusta terakhir, demi tegaknya masa depan Republik!
Penulis adalah Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)
