JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri Hukum dan HAM), Yasona Laoly menjelaskan secara transparan alas an menitipkan napi teroris (napiter) di sejumlah Lapas dan Rutan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya, hingga saat ini publik NTT tidak pernah tahu ada Napiter yang dititipkan di Lapas dan Rutan di NTT, berapa jumlah yang dititip dan untuk alasan apa titip Napiter di NTT.
“Ini namanya kebijakan pusat yang kontraproduktif karena mendekatkan Napiter dengan obyek-obyek yang selama ini menjadi target teroris. Selain itu hak masyarakat NTT untuk tahu bahkan ikut menentukan dapat tidaknya Napiter dititip di NTT diabaikan Pemerintah,” ujar Petrus di Jakarta, Rabu (22/5).
Padahal tegas Petrus masyarakat NTT berperan besar dalam menjaga NKRI, merawat Kebhinekaan, Pancasila dan UUD 1945. Teroris adalah musuh rakyat, karena itu menitipkan Napiter di Lapas dan Rutan di NTT adalah langkah yang kontra produktif.
Dia meminta pemerintah pusat harus mengubah model pendekatan kekuasaan yang dilakukan secara berlebihan terkait dengan penempatan Napiter di NTT dengan cara pendekatan yang lebih beradab yaitu harus transparan termasuk harus mendengarkan suara publik sebagai pihak yang juga punya tanggung jawab terhadap kamtibmas di NTT.
“Itulah Demokrasi dan cara memberi penghormatan terhadap HAM yang adil dan sehat. Jangan hanya HAM-nya Napiter yang dianggap lebih penting sedangkan HAM masyarakat NTT diabaikan. Hentikan kebijakan yang selalu menganggap semua keputusan yang datang dari pusat selalu benar dan wajib ditaati secara buta tuli,” kritiknya.
Karena itu selain harus dilakukan tindakan penarikan kembali Napiter titipan sesegera mungkin, juga Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly harus menjelaskan terlebih dahulu apa alasan memilih NTT sebagai tempat menitip Napiter, berapa jumlah yang dititip, di Lapas/Rutan mana saja dititip dan untuk berapa lama Napiter itu dititip.
“Publik NTT tidak mau hal-hal yang berbau teror dan terorisme apalagi yang bermotif politik untuk membubarkan NKRI, Pancasila, Bhineka Tungjal Ika dan UUD’1945 tumbuh dan berkembang di NTT yang pada gilirannya menjadikan NTT sebagai target teroris,” imbuhnya.
