Namun program ini berpotensi tidak maksimal memberi dampak penguatan ekonomi pada kelompok lapis bawah bila dalam implementasinya ada banyak masalah.
Saya menyarankan, pada tahun 2021 pemerintah menyempurnakan program perlindungan sosial sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional.
Pertama, program Bansos dan subsidi masih kita temui masalah, seperti pengurangan besarnya hingga salah sasaran (targeting error). Kita jumpai golongan masyarakat mampu yang semestinya tidak berhak menerima manfaat (inclusion error), maupun masyarakat yang seharusnya menerima tetapi tidak masuk dalam data base masyarakat penerima (exclusion error).
Akibatnya, dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan kecil sekali. Tetapi di sisi lain, anggaran yang dialokasikan menjadi beban dalam APBN setiap tahunnya.
Penyempurnaan data base mutlak perlu dilakukan. Langkah ini harus dikomando langsung oleh Kantor Wakil Presiden yang memang menjadi lead sector kebijakan lintas kementrian dan lembaga, serta pemda.
Harapannya tahun depan hal seperti in itidak terulang.
Kedua, penyaluran program Bansos tahun ini sempat tertahan karena penyaluran dan pengemasan. Negara kita memang berpulau-pulau, butuh effort besar untuk mendistribusikan bantuan, terutama yang berupa barang. Namun bantuan yang berupa uang non tunai juga tidak mudah.
Sebab akses keluarga miskin terhadap perbankan terutama di daerah terpencil juga menjadi tantangan tersendiri. Tahun depan pemerintah perlu menyempurnakan tata kelola penyaluran program perlindungan sosial.
Ketiga, Reformasi subsidi harus dilakukan secara bertahap melalui transformasi subsidi LPG tabung 3 Kg dan subsidi minyak tanah (mitan), serta subsidi listrik bagi golongan rumah tangga menjadi subsidi berbasis orang (berupa bansos) dengan mengintegrasikannya ke Program Kartu Sembako. Kita tahu bersama, LPG 3 Kg yang harusnya untuk keluarga miskin, namun bisa dibeli dan dipakai oleh siapapun, termasuk mereka yang mampu.
Oleh karena itu distribusi dan penjualan LPG 3 Kg harus dirubah. Hanya mereka yang memiliki kartu sembako yang berhak memakainya.
Untuk mengantisipasi berkurangnya stok LPG, maka produksi LPG non subsidi (5 dan 12 Kg) perlu ditingkatkan. Pada saat yang sama, penyaluran LPG melalui konsep city gas bisa dikembangkan. Dan penyaluran subsidinya bisa diintegrasikan dengan penerima subsidi listrik
Keempat, Keterjangkaun suplai dan stok pangan serta harga perlu terus dijaga. Kita tahu bersama sebagian komponen subsidi pangan kita bertumpu dari impor.
Bila terkena depresiasi kurs, berkonsekuensi pada membesarnya nilai subsidi. Pada saat yang sama, ancaman krisis pangan akibat pandemik jauh-jauh hari sudah diperingatkan oleh badan pangan dunia (FAO).
Langkah Presiden Jokowi menggenjot food estate sangat tepat. Upaya ini tidak saja menjaga daya tahan pangan kita, namun menjaga keterjangkaun harga pangan rakyat, termasuk dampak besaran subsidi akibat kelangkaan barang atau selisih kurs.
Kelima, Diluar berbagai program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, banyak kelompok usaha, yayasan dan kelompok-kelompok masyarakat berkontribusi pada program yang sama.
Kontribusi mereka sangat besar pada bantuan social terhadap kelompok miskin. Akan semakin paripurna bila terjadi kolaborasi dengan pemerintah, minimal kolaborasi data penerima.
Memang tidak kita pungkiri aksi kepedulian sosial kelompok ini terkadang ada yang segmented, misalnya untuk anggotanya yang miskin, wilayah tertentu yang terkenda dampak bencana, dll.
Namun bila kolaborasi dan integrasi antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat ini bisa dilakukan akan semakin memiliki efek yang “nendang”bagi keluarga miskin.
Saya amat yakin melalui perbaikan lima langkah diatas, program perlindungan sosial akan berdampak lebih signifikan sebagai sosial automatic stabilizer.
Dan secara makro, konsep kebijakan fiskal ekspansif-konsolidatif dengan membuka perluasan hutang pemerintah dan defisit APBN sebagaimana yang telah saya usulkan kepada pemerintah dapat tertopang dengan baik.
Penulis adalah Ketua Badan Anggaran DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian
