JAKARTA-Indonesia memiliki visi Seratus Tahun Merdeka pada Tahun 2045 sebagai negara kelima terbesar di dunia. Melalui kebijakan fiskal APBN dan APBD, pemerintah terus mendorong perekonomian nasional menuju Indonesia maju, adil, dan makmur dengan tetap mewaspadai berbagai tantangan domestik dan global.
Untuk itu, diperlukan peran serta aktif berbagai pihak yang terlibat dalam perekonomian negara diantaranya perusahaan (dunia usaha), rumah tangga (masyarakat), pemerintah dan kelompok luar negeri yang saling berkaitan.
“Di dalam perekonomian yang besar kebijakan fiskal tidak berdiri sendirian, ia juga harus bekerjasama dengan kebijakan otoritas moneter dan kebijakan sektor riil,” ucap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam acara bertema “Peran Partai Politik dalam Mendorong Kebijakan Pro Investasi untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional ini”.
Dia Suahasil Nazara menegaskan bahwa kerangka kebijakan fiskal adalah alat dan bukan tujuan.
“Tujuan kita bukan hanya mengumpulkan pajak, bukan hanya sekedar belanja, tapi tujuan kita itu adalah untuk mencapai kemakmuran, alatnya adalah kebijakan fiskal. Sehingga kalau kita fahami ini sebagai alat maka kebijakan fiskal dapat diubah-ubah dan bersifat fleksibel untuk mencapai tujuan kemakmuran bangsa,” kata Wamenkeu dalam acara Pendidikan Politik Anggota DPR dan DPRD Partai Golkar di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Sabtu (30/11).
