Menurut Laode, selama pejabat eksekutif merangkap dengan parpol sampai di daerah, maka selama itu pula kondisi politik dan perekonomian bangsa ini seperti pasar gelap. “ Bukan lagi pasar malam, tapi sudah pasar gelap,” tukasnya.
Irman Putrasidin juga mendorong agar aturan yang tegas agar presiden terpilih langsung putus dengan parpol. Begitu pula menteri-menteri dan pejabat daerah yang lain. “Kalau tidak, maka presiden, menteri-menteri dan pejabat yang lain akan selalu dimanfaatkan untuk kepentingan parpol, yaitu Setgab Koalisi dalam pemerintahan saat ini. Jadi, pejabat negara itu harus putus dan mencopot statusnya dari parpol. Kalau tidak, sulit akan mampu mengurusi negara. Itu harus dilakukan,” ungkapnya.
Namun Irman, sangat menyesalkan Presiden SBY yang menyebut istilah tahun politik masuk di peraduan Istana. Karena penyebutan ini membuat antar elit di semua institusi untuk saling tawuran politik. “Saya terkejut ketika Presiden SBY menyebut istilah tahun politik di Istana Negara dalam forum resmi. Ini menandakan institusi Istana ikut berpolitik,” tambahnya
Sementara Boni Hargens sependapat agar putus dari parpol, meski di luar negeri juga sama ada yang rangkap dengan jabatan. Tapi katanya, kalau sampai itu diputus, maka parpol-parpol akan kehilangan pundi-pundi keuangan. Karena itu, korupsi di era modern ini mesti masuk institusi negara. Seperti dalam kasus proyek Hambalang (Kemenpora dan DPR RI), impor daging di Kementan, Kemendiknas, Al-Quran di Kemenag RI dan DPR RI dan lain-lain. “Jadi, rangkap jabatan di eksekutif itu dimanfaatkan parpol untuk mencari peluang korupsi,” tegas Boni. **can
