JAKARTA-Pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 membahayakan pemerintahan daerah. Karena diperkirakan 34 gubernur akan cuti dari jabatan. Sehingga pemerintahan daerah tak bisa berjalan normal, alias vakum. “Bisa dibayangkan, bagaimana 34 gubernur cuti, ditambah lagi sekian ratus bupati-walikota akan berkampanye selama beberapa hari,” kata peneliti senior LIPI, Indria Samego dalam diskusi “Persaingan Capres Menuju Pilpres 2014” di Jakarta, Senin, (02/06/2014).
Justru yang lebih menyakitkan, kata guru besar riset ini, meski cuti para kepala daerah ini tetap menerima gaji dari negara. “Enak sekali para kepala daerah ini. Dampaknya inikan pasti menguras APBN,” ucapnya.
Mestinya, lanjut mantan penasehat Presiden BJ Habibie, ketika seorang politisi dipilih menjadi kepala daerah (pemimpin), maka loyalitasnya secara otomatis berhenti kepada partai politik. “Namun sebaliknya, loyalitasnya kepada yang lebih besar, yakni negara,” tuturnya.
Namun yang terjadi di Indonesia, kata Indria, malah justru malah terbalik. Politisi lebih mendahulukan kepentingan partai pendukungannya ketimbang melayani rakyat. “Ketika partai meminta, malah kepala daerah justru mengambil cuti, dan menjadi jurkam parpol,” ungkapnya.
