Literasi keuangan disusun atas dasar masih minimnya masyarakat Indonesia yang mengerti dan memanfaatkan lembaga keuangan. Padahal tingkat pengetahuan keuangan menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekaligus membantu pertumbuhan ekonomi negara. Karena itu, pemerintah meminta seluruh pemangku kepentingan, khususnya lembaga keuangan, untuk turut menyukseskan program OJK tersebut.
Sementara itu, Ketua OJK Muliaman Hadad menilai pemahaman atau literasi masyarakat tentang keuangan masih rendah. Di antaranya pengetahuan tentang investasi dan transaksi.
 OJK kata dia akan mensosialisasikan pemahaman atau literasi tentang keuangan untuk memberikan pembelajaran.  “Memiliki sistem keuangan stabil dan mampu memberi kontribusi ke ekonomi adalah cita-cita kita bersama tapi masih ada masalah rendahnya literasi keuangan masyarakat kita. Program literasi keuangan ini memasukkan secara seimbang aspek perlindungan konsumen khususnya melalui edukasi pada masyarakat,” jelas Muliaman.
Dia menjelaskan OJK mensurvei masyarakat di 20 propinsi. Ada 8 ribu responden kebanyakan tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga keuangan perbankan. Sementara ada sekitar 72 persen yang belum mengenal industri pembiayaan. Masyarakat yang tergolong well literate terhadap bidang ini baru 9,8 persen atau 10 dari 100 orang, sedangkan yang menggunakan produknya baru 6,33 persen. “Cetak biru literasi keuangan yang dilakukan maka ke depan pengetahuan masyarakat akan industri keuangan akan semakin baik sehingga memberi dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia,” jelas dia.
