Pemicu lainnya yaitu sengketa lahan dan konflik organisasi kemasyarakatan masing-masing sebanyak 13 peristiwa atau 12,5 persen sedangkan isu SARA hanya 10 peristiwa atau 9,6 persen menjadi pemicu konflik. Sementara isu kesenjangan sosial hanya satu peristiwa, konflik pada institusi pendidikan dan ekses konflik politik masing-masing tiga peristiwa. “Potensi konflik di masa datang di Poso dan Ambon adalah persoalan tanah pasca konflik yang tidak terselesaikan. Dan umumnya negara melakukan pembiaran. Aparat tidak bergerak mencegah terjadinya konflik. Konflik merupakan potensi pendapatan,” tuturnya.
Dalam kesempatan serupa, sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola mencatat tiga langkah bila ingin mengupayakan solusi atas konflik komunal yang terus mendominasi kekerasan di Indonesia di masa lalu dan di masa datang. “Untuk jangka pendek, keamanan harus ditegakkan dengan pertama-tama menangkap dan mengeluarkan para provokator dari wilayah konflik. Dalam jangka-menengah, sumbu sentimen agama dan suku yang selama ini disulut perlu didinginkan dengan cara ajakan – melalui berbagai media dan kesempatan – untuk lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai nilai fundamental yang paling mulia mengatasi semua nilai yang lain,” ujarnya.
