Birokrasi adalah negara yang nyata.
Indonesia terlalu kaya politis, tetapi melarat secara politik.
Politik sebagai artikulasi dan nilai sangat kurang.
Politik direbut oleh orang-orang pintar, oleh para teknokrat.
Bahkan Menteri yang politisi, pikirannya teknokratis.
Misalnya menentukan target.
Politik harusnya mendengarkan dan melihat.
Kalau Bupati hanya mendengarkan angka-angka, berarti dia anti politik.
Bagaimana pemerintah mengayuh di antara kedaulatan politik republikanisme dengan etatisme negara yang berkerja dengan hukum.
Menurut Sutoro Eko, kalau pemerintah bekerja berdasarkan aturan bukan pemerintah.
Pemerintah itu bekerja secara politik.
Pemerintah dalam arti yang sebenarnya tidak terjadi, ketika hanya sekedar menjalankan aturan.
Pemerintah harusnya bekerja secara politik, mendengarkan aspirasi rakyat.
Tetapi yang terjadi pemerintah hanya sekedar menjalankan aturan.
Pemerintah itu dinamis karena politik.
Pemilihan umum tidak sekedar memilih pemimpin, tetapi membentuk dan mengorganisir pemerintahan.
Menurut Sutoro Eko, negara ini paling mudah dicap negatif, karena politik.
Sebaliknya, pemerintah punya tugas untuk membersihkan negara dari cap-cap politik.
Pemerintah memang tidak terlepas dari politik.
