JAKARTA-Rencana pemberlakuan Electronic Road Pricing (ERP) justru menguntungkan Pemda DKI Jakarta. Karena pajak warga Banten membesarka APBD Jakarta. “Kita juga untung karena orang-orang Banten yang bekerja ke Jakarta kan pajak penghasilannya masuk ke Jakarta,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, Kamis, (20/203/2014).
Menurut Ahok, pemberlakuan ERP ini memang untuk memecahkan kemacetan Jakarta. Makanya, aturan ini akan menghambat warga Banten menggunakan mobil. “Yang penting kan bagaimana agar kendaraan mereka tidak masuk, jadi kita adakan ERP dan kereta. Jadi kita tidak macet tapi ekonomi naik, itu sama untungnya kok,” ungkapnya
Oleh karena itu, Ahok-panggilan akrab Basuki, tak mempermasalahkan Propinsi Banten tidak memberikan bantuan guna memecahkan masalah kemacetan yang terjadi di Jakarta. “Yang jelas mereka sudah menolak untuk ikut berkontribusi,” tegasnya.
Namun demikian, Ahok meminta agar dalam mengatasi persoalan macet tetap dibantu pemerintah pusat. “Sama seperti kasus Katulampa. Ketika propinsi lain tidak mau ya sudah DKI yang mengurus semua. Jadi, tanggung jawab DKI dan Pusat,” paparnya
Lebih jauh kata Ahok, beban kemacetan Jakarta banyak disumbangka dari Banten dan Jabar. Sebab warga dari dua daerah itu banyak yang beraktifitas di Jakarta. Lonjakan penumpang 60 persen di DKI sebagian besar disumbang warga dua Jabar dan Banten. **cea
