SEMARANG-Pusat perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) berbasis masyarakat perlu diperkuat kehadiran dan layanannya bagi AKP yang bekerja dalam rentang jam kerja yang panjang dan dalam kondisi kerja yang intens serta berisiko tinggi.
Sebagai kelompok pekerja di industri perikanan tangkap, AKP sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah dan juga organisasi kemasyarakatan dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan agar terhindar dari eksploitasi tenaga kerja, termasuk kerja paksa dan perdagangan orang.
Oleh karena itu, organisasi pengembangan masyarakat dan kemanusiaan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) melalui SAFE Seas Project, mendirikan Fishers’ Center, yaitu pusat perlindungan AKP berbasis masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.
Kali ini, Plan Indonesia menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah untuk bekerja sama dalam penguatan Fishers’ Center yang dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur SAFE Seas Project, Nono Sumarsono dengan Kepala DKP Provinsi Jawa Tengah, Ir. Fendiawan Tiskiantoro, M.Si., di kantor DKP Provinsi Jawa Tengah (13/4).
Komentari tentang post ini