JAKARTA – Pemerintah diminta segera menerbitkan Perpres yang memungkinkan fleksibiltas HPP (Harga Pembelian Pemerintah) beras/gabah.
Dengan langkah itu, maka bisa mendorong Bulog bisa memperluas kapasitasnya.
“DPD menerima beragam keluhan masyarakat. Bahkan pengaduan gubernur terkait kekurangsigapan Bulog dalam membeli beras dan jagung petani sehingga terjadi surplus di beberapa daerah atau kalaupun dibeli, dengan harga murah di bawah harga pasar,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad di Jakarta, Minggu (6/3/2016).
Dia juga meminta agar pemerintah secepatnya mendorong petani jagung dan kedelai meningkatkan kualitas produknya melalui pembangunan infrastruktur berteknologi modern.
Bahkan Farouk mengingatkan janji Presiden pada kesempatan panen raya di Kabupaten Dompu pada tanggal 11 April 2015 untuk membeli jagung dengan HPP Rp 2.700 tidak direalisasikan, sehingga dibeli oleh swasta dengan harga di bawah Rp 2000.
“Dalam realitasnya, praktek pembelian juga seringkali dikeluhkan warga karena petugas Bulog cenderung secara subyektif menentukan harga dan kualifikasi beras/gabah secara sepihak sehingga merugikan petani.” ujar anggota DPD RI asal NTB dua periode tersebut.
