Dalam surat tersebut Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Perampasan Aset bersama DPR.
RUU perampasan aset telah melalui proses yang panjang RUU tersebut mulai diusulkan oleh PPATK pada tahun 2008, terakhir pada tahun 2022 RUU tersebut disetujui masuk prolegnas prioritas tahun 2023. Arsul menyatakan pihaknya tak pernah menolak untuk membahas RUU Perampasan Aset.
Adapun lamanya waktu yang dibutuhkan akan bergantung pada masukan banyak pihak.
“Yang mana RUU dari pemerintah yang tidak kami bahas? Bahwa dalam pembahasannya itu lama seperti RKUHAP misalnya, bahkan sampai melewati satu periode DPR itu konsekuensi dari kita ingin mendengarkan masukan dari banyak pihak,” ujar Politisi dari Fraksi PPP ini.
Dengan demikian, untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembahasan RUU Perampasan Aset ini harus berhati-hati dan tidak dapat dikebut.
Komentari tentang post ini