JAKARTA – Pemerintahan baru 2014 harus memiliki blue print soal Asean Economic Community (AEC) yang akan diterapkan pada 2015.
“Berbahaya, kalau presiden baru 2014 tidak memiliki blue print, karena hanya tinggal setahun lagi (2015) Asean Economic Community (AEC) akan berlaku,” Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro dalam diskusi ‘Pilpres 2014 dan GBHN’ bersama anggota DPD RI John Piries di Jakarta, Jumat (13/9).
Menurut Siti, capres 2014 harus memiliki visi dan misi serta program pembangunan yang konkret untuk memastikan arah pembangunan bangsa selama lima tahun ke depan.
“Kita harapkan munculnya capres 2014 nanti satu paket dengan visi, misi dan program-programnya. Sehingga saat menjalankan program bisa dievaluasi setiap tahunnya oleh DPR RI. Sayangnya, untuk periode 2009-2014 ini tidak dilakukan oleh DPR RI,” ujarnya.
Berbeda dengan GBHN yang hanya bersifat umum, kata Guru Besar riset LIPI ini, maka Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah (RPJPM) tidak detil, dan normatif. “Selain itu perlunya hadir pemimpin yang berkomitmen dan berintegritas untuk membangun dan memajukan negara ini,” ujarnya.
Komentari tentang post ini