Agus Martowardojo memperkirakan kontribusi TPID dalam pengendalian inflasi daerah dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat.
Ia mencontohkan terdapat beberapa rekomendasi TPID yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, seperti: pengurangan biaya distribusi melalui peningkatan fasilitas bongkar muat pelabuhan di Nusa Tenggara Timur (NTT), pengendalian biaya pendidikan di Kota Balikpapan dan pengendalian harga di tingkat petani melalui pemanfaatan resi gudang di Kota Cirebon.
Menurut dia, perkembangan TPID yang pesat tersebut menunjukkan besarnya perhatian dan pemahaman pemerintah daerah tentang pentingnya stabilisasi harga dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami memberikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri dan seluruh Kepala Daerah yang telah membentuk TPID di wilayahnya,” katanya.
Seiring dengan jumlah TPID yang semakin banyak, lanjut Gubernur BI, fungsi Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID dalam mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian inflasi, baik antar daerah, maupun antara pusat dan daerah, perlu semakin diperkuat dalam rangka mencapai sasaran inflasi nasional dan mengantisipasi risiko serta tantangan pengendalian inflasi ke depan. “Sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi tersebut, pada tanggal 21 Mei 2014 akan diselenggarakan Rakornas TPID kelima yang menurut rencana akan dibuka oleh Presiden RI,” kata Agus.
