Sementara bagi yang tidak membayar THR sama sekali, sanksi administratif seperti teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha diberlakukan.
Menurut Puan, kebijakan ini masih belum cukup kuat untuk melindungi hak pekerja.
“Denda sebesar 5 persen bukanlah nominal yang berarti bagi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal besar dan keuntungan tinggi,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan menilai, sanksi yang ringan dapat menjadi celah bagi pengusaha untuk lebih memilih membayar denda dibandingkan menunaikan kewajibannya memberikan THRkepada pekerja secara tepat waktu.
“Ini berpotensi merugikan jutaan pekerja yang sangat bergantung pada THR sebagai tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hari raya dan keluarganya,” sebut Puan.
“Denda 5 persen bagi perusahaan yang terlambat membayar THRhanyalah solusi parsial yang tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia,” imbuhnya.
Puan meminta Pemerintah untuk lebih berani dalam menegakkan aturan yang tegas.