JAKARTA-Praktek demokrasi di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda yang berkaitan dengan kesejahteraan.
Dengan kata lain, rakyat belum dapat manfaat.
“Rakyat belum bisa mengambil ‘deviden’,” kata Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari di Jakarta, Senin, (23/12).
Menurut Hajriyanto, pemilu yang sukses itu bisa menghasilkan efektifitas pemerintahan, baik presiden maupun wakil presiden dan juga anggota DPR.
“Jadi ini tantangan pemilu 2014, bagaimana rakyat bisa optimis berpartisipasi,” tambahnya.
Lebih jauh kata Ketua DPP Partai Golkar ini, pemilu dan pemilukada justru makin membuat rata korupsi ke daerah.
“Tingginya korupsi di Indonesia ini terlihat dari makin banuaknya pejabat negara dan daerah yang ditangkap,” tegasnya.
Hajriyanto mengibaratkan korupsi itu seperti esa hilang dua terbilang.
“Artinya, korupsi mengalami proses kaderisasi yang cukup berhasil,” ucapnya.
Bukti ini, sambung Hajriyanto, pejabat negara belum sungguh-sungguh mengamalkan nilai dan prinsip dari Empat Pilar Negara, terutama Pancasila.
