Bahkan dalam rekomendasi UPR dan Komite Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya PBB, Indonesia masih menanggung banyak utang penegakan HAM yang belum tuntas.
Ironi terakhir terlihat di Bali Democracy Forum yang digelar 10-12 Oktober 2014, forum yang membicarakan masa depan demokrasi global ini digelar pada saat demokrasi di Indonesia berada dalam ancaman setelah UU Pilkada mengakhiri era pilkada langsung yang demokratis.
Akibat kondisi tersebut, masyarakat harus menanggung beban yang teramat berat.
Harga pangan melonjak, lapangan kerja terbatas, bencana akibat rusaknya alam, ketimpangan yang kian meningkat, hingga kekerasan terhadap perempuan meningkat baik di rumah tangga maupun di tempat kerja.
Oleh karena itu masyarakat sipil Indonesia meminta pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak mengulang kebijakan yang sama.
Kebijakan politik luar negeri hendaknya mencerminkan kepentingan nasional yaitu mendorong keadilan sosial dan mensejahterakan rakyat, serta berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.
Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri mencatat kegagalan kebijakan luar negeri SBY meliputi:
1. Gagal melindungi buruh migran. Kebijakan politik luar negeri pemerintahan SBY tidak berhasil melindungi buruh migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Migrant Care mencatat sepanjang 2013 setidaknya ada 398.270 kasus yang menimpa buruh migran di berbagai negara tujuan. Para korban mayoritas perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga, khususnya yang bekerja di Malaysia dan Arab Saudi. Pada tahun 2013, Migrant Care juga mencatat 265 tenaga kerja Indonesia terancam hukuman mati di luar negeri. Sepanjang 10 tahun masa pemerintahan SBY, ada tiga buruh migran Indonesia (Yanti Iriayanti, Agus Damnsiri dan Ruyati) dieksekusi mati tanpa pembelaan yang berarti.
2. Pemenuhan pangan bergantung impor. Indonesia menjadi negara yang pangannya bergantung pada impor. BPS mencatat Indonesia mengimpor 472,7 miliar ton beras di tahun 2013. Sementara harga beras eceran semakin mahal. Pada bulan Februari 2014 harga beras mencapari Rp 11.389 per kilo dari Rp 10.819 per kilo di Februari 2013. Kedelai lebih parah lagi di mana sekitar 70% dari kebutuhan di dalam negeri harus impor. Tercatat sebagian besar produk pangan harus didatangkan melalui impor. Ini menunjukkan kegagalan diplomasi Indonesia di bidang perdagangan dan kedaulatan pangan.
3. Ekspor berbasis eksploitasi sumber daya alam. Melalui dokumen RPJMN 2015-2019, strategi pembangunan masih menyandarkan pembangunan disektor sumberdaya alam. Untuk menopang hal tersebut dibangun rancangan induk pembangunan MP3EI. Desain MP3EI bukan hanya melestarikan dan memperluas pemberian konsesi-konsesi skala besar untuk produksi komoditas global tersebut, melainkan juga memperdalamnya melalui kebijakan pengolahan komoditas hingga ke tingkat hilir, atau biasa disebut dalam dokumen MP3EI sebagai hilirisasi. Dengan kebijakan hilirisasi semacam ini artinya negara secara lebih lanjut memperluas pembentukan kawasan-kawasan ekonomi atau kawasan industri.
4. Investasi lebih berpihak kepada korporasi ketimbang publik. Indikatornya meliputi pertama meskipun investasi asing naik dari 2011 hingga 2013, namun penyerapan kerja malah menurun. Sementara investasi lebih bertumpu pada sektor jasa seperti sektor keuangan, komunikasi, dan telekomunikasi dibanding sektor padat karya. Kedua, bertumpu pada swasta melalui skema PPP (Public Private Partnership). Indonesia gencar mengusulkan investasi swasta untuk pembangunan infrastruktur menggunakan skema pembiayaan PPP (Public Private Partnership) yang lebih menguntungkan swasta dibanding publik. Contohnya dalam pembangunan PLTU Batang yang menggunakan skema PPP diwarnai protes masyarakat pemilik lahan dan nelayan, namun tetap saja pemerintah memaksa PLTU tetap dibangun. Pola ini memperlihatkan bahwa arah politik investasi Indonesia memiliki kepatuhan yang dalam terhadap policy driving yang didesain oleh lembaga keuangan internasional tanpa mempertimbangan dimensi konstitusi.
