JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah menegaskan rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud politik tanpa konsensi.
Karena itu, hubungan baik kedua tokoh jangan disimpulkan sebagai sinyal untuk membarter status hukum yang saat ini disangkakan kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
“Kita perlu jernih dan jangan membuat kesimpulan secara jumping,” ujar Said di Jakarta, Kamis (16/1).
Said mengaku Ibu Mega memang memberi perhatian kepada terhadap hal dialami oleh Mas Hasto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan.
Penegasan itu diungkapkan agar hukum tegak menjadi panglima.
Untuk itu, letakkan hukum dalam koridor hukum.
“Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, Ibu Mega sudah menegaskan sendiri pada saat pidato beliau di HUT 52 Tahun PDI Perjuangan, 10 Januari 2025 lalu bahwa hubungannya dengan Presiden Prabowo masih dan terus terjalin dengan baik.
Penegasan timbal balik juga disampaikan oleh Pak Ketua Harian DPP Sufmi Dasco Ahmad dan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, bahwa hubungan Ibu Mega dan Presiden Prabowo sangat baik.
