JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullahmenyebut kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Pemotongan ini bukan untuk kementerian/lembaga (K/L), tapi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di mana salahnya?” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
Dia merujuk pada pengalaman Indonesia saat pandemi COVID-19. Kala itu pun terjadi kegaduhan, termasuk mengenai persoalan ekonomi.
Kini, lanjut Said, pemerintah berencana memangkas anggaran untuk program yang berkenaan langsung dengan rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan swasembada pangan.
“Kalau MBG ditingkatkan dan swasembada pangan dipercepat, dalam jangka panjang kita yang diuntungkan,” ujarnya.
Sebab, alih-alih K/L menyalurkan anggaran untuk peralatan alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, hingga seminar yang dianggap menjadi kronik, anggaran belanja K/L saat ini justru berupaya dialihkan untuk program yang mengarah ke masyarakat.
“Justru kita bersyukur. Bukannya dari dulu kita ingin lebih besar belanja modal daripada belanja barang?” tambah dia.
Ketua Banggar menambahkan kebijakan efisiensi itu seharusnya tidak berdampak pada pelayanan publik.
Dari segi arahan Presiden Prabowo Subianto, pemangkasan anggaran diminta untuk meningkatkan pelayanan publik.
